Kamis, Februari 22, 2024
Profil

Indonesia Maju Sebagai Poros Maritim Dunia

JAKARTA, arusperubahan.COM – Beberapa hari yang lalu Bangsa Indonesia memperingati HUT ke-75 Kemerdekaan RI. Nuansa yang berbeda tentu terasa bila dibandingkan dengan peringatan pada tahun-tahun sebelumnya. Kali ini, Bangsa Indonesia merayakan peringatan tersebut dalam suasana pandemi covid-19 yang belum diketahui kapan akan berakhirnya.

Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI hendaknya juga dapat dijadikan ajang memetik pembelajaran dari spirit dan teladan para pendiri bangsa, yang telah mewariskan spirit kebersamaan, gotong royong, gigih berjuang, ketangguhan, dan daya adaptasi yang telah teruji dalam menggapai cita-cita kemerdekaan, serta upaya membangun kemandirian dalam  menggapai kehidupan yang lebih baik  di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi. Semua ini dapat menjadi modal dalam mengakselerasi kebangkitan sektor maritim untuk Indonesia Maju.

Untuk mengetahui capaian program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, team arusperubahan.COM, berkesempatan mewawancarai  Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo, melalui aplikasi zoom, berikut petikan wawancaranya :

Menurut Dirjen Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) R. Agus H. Purnomo, peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-75 menjadi momentum bagi institusi dan jajarannya untuk mengoptimalkan sektor maritim dalam mendukung cita-cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo mewujudkan kemandirian maritim menuju Indonesia Maju,“Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mencatat beberapa capaian program yang telah berjalan dan menunjukan sektor transportasi laut sebagai faktor pendukung kemandirian maritim,” kata Agus.

Yang pertama adalah bidang pembangunan infrastruktur, tambah Agus. Salah satu proyek infrastruktur pelabuhan yang tengah dikejar penyelesaiannya adalah Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. “Bapak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merasa optimis Pelabuhan Patimban dapat diselesaikan untuk tahap I pada bulan Oktober 2020, sehingga bisa dilakukan soft launching pada November 2020,” jelas Agus.

Secara umum, Pelabuhan Patimban akan melayani jenis muatan Peti Kemas dan Kendaraan Bermotor (Car Terminal) yang diangkut menggunakan kapal-kapal berukuran besar. Ke depan Kawasan Segitiga Emas Cirebon-Patimban-Kertajati atau yang lebih dikenal dengan Rebana diproyeksikan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terbesar di Indonesia dengan dukungan konektivitas Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati.

“Pembangunan infrastruktur tidak selalu didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun pinjaman luar negeri. Pada tahun 2020, terdapat beberapa infrastruktur perhubungan laut yang pembiayaan pembangunannya dilaksanakan melalui skema pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan oleh Pemerintah selain melalui APBN. Di antaranya adalah pengembangan Pelabuhan Seba di Nusa Tenggara Timur dan pembangunan Menara Suar Tanjung Batu di Tarakan, Kalimantan Utara,” jelas Agus.

Selanjutnya terkait konektivitas antar wilayah di Indonesia, menurut Agus, pelaksanaan Tol Laut telah memberikan kontribusi dan manfaat khususnya dalam menekan angka disparitas harga khususnya di wilayah timur Indonesia serta meningkatkan pemerataan ekonomi. Sejak diluncurkan pada tahun 2015, program Tol Laut yang merupakan salah satu program strategis Pemerintah Jokowi terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi trayek, jumlah muatan, maupun kapasitas. “Keberhasilan program tol laut termasuk angkutan ternak dan angkutan perintis tersebut, tentunya tidak terlepas adanya sinergi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah dengan seluruh Stakeholder terkait dalam pelaksanaan program Tol Laut. Khusus angkutan ternak, Kementerian Perhubungan saat ini telah mengoperasikan enam unit kapal ternak yang siap mengangkut hewan ternak terutama sapi, untuk bisa melayani dan memenuhi ketahanan pangan daerah-daerah yang memang butuh pasokan hewan ternak,” urai Agus.

Capaian lain di bidang keselamatan pelayaran yang berhasil diraih Indonesia di tahun 2020 adalah penetapan bagan pemisahan alur laut atau Traffic Seperation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok yang resmi diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2020. TSS digagas untuk meningkatkan efisiensi bernavigasi dan menekan angka kecelakaan kapal serta perlindungan lingkungan maritim di Selat Sunda dan Selat Lombok.

“Ini membuktikan Indonesia telah mencatat sejarah baru sebagai Negara Kepulauan pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau TSS di Alur Laut Kepulauannya dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, khususnya Kementerian Perhubungan sebagai Maritime Administration di Internasional Maritime Organization (IMO) dan telah memperjuangkan usulan TSS tersebut selama lebih dari dua tahun di kancah maritim dunia,” jelas Agus.

Selain penetapan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, tambah Agus, upaya lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia adalah melalui pelaksanaan pemanduan secara elektronik (E-Pilotage) dan pemasangan/pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS).

“E-Pilotage sendiri menjadi salah satu program quick wins di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam rangka optimalisasi pemanfaatan stasiun Vessel Traffic Services (VTS) pada Distrik Navigasi. Bahkan ke depan dengan dilaksanakannya pemanduan secara elektronik akan berdampak pada kepastian pelayanan yang efektif dan cepat di bidang keselamatan pelayaran serta secara ekonomi dapat menurunkan biaya logistik nasional,” terang Agus.

Pada bulan Juni dan Juli 2020 lalu telah dilaksanakan uji coba E-Pilotage pada empat Stasiun VTS, yaitu VTS Batam, VTS Tanjung Priok, VTS Benoa dan VTS Tarakan yang telah berjalan dengan baik dan lancar, baik dari segi pemanfaatan sarana dan prasarana pemanduan maupun komunikasi antar instansi terkait.

Terkait dengan kemudahan pemasangan dan pengaktifan AIS yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS) bagi kapal yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia, belum lama ini mendapat apresiasi dari masyarakat nelayan di Indonesia.

“Salah satu Paguyuban Nelayan “Mitra Nelayan Sejahtera” di Kabupaten Pati mengapresiasi Kemenhub yang telah memberikan kemudahan perizinan pembuatan nomor Maritime Mobile Service Identities (MMSI) pada kapal-kapal mereka sebagai salah satu persyaratan utama dalam mengoperasikan AIS. Pemberian Perizinan online/e-licensing dalam hal ini penetapan Nomor MMSI dilaksanakan secara cepat, mudah dan gratis. Jika seluruh persyaratan telah dilengkapi secara online, maka dalam jangka waktu 1 jam, pemohon dapat langsung menerima dan mencetak perizinan yang diinginkan,” jelas Agus.

 “Ini merupakan sebagian dari pencapaian Indonesia di sektor maritim untuk tahun 2020, yang tentunya tidak terlepas dari peran penting Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang maritim yang andal dan mumpuni untuk membawa Indonesia maju. Berbekal kemandirian maritim, kami optimis ke depan akan mampu mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim yang besar dan disegani bangsa lain di dunia. Dirgahayu RI ke-75, dengan mengoptimalkan SDM maritim yang unggul maka akan menjadikan Indonesia maju sebagai Poros Maritim Dunia,” harap Agus. (pas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *